VIVAnews - Jaksa membenarkan bahwa pemberlakuan sistim administrasi badan hukum (sisminbakum) didasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.
''Tapi, tidak serta merta sisminbakum itu salah," kata Jaksa Syahnan Tanjung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 25 Mei 2009. "Sisminbakum menjadi salah ketika tarif yang diberlakukan melebihi ketentuan."
Dalam eksepsinya, kuasa hukum mengatakan terdakwa hanya menjalankan tugas dari atasannya. Selain itu, Romli melalui pengacaranya menunjukkan lima bukti keterlibatan mantan menteri kehakiman, Yusril Ihza Mahendra dalam kasus itu. Yusril juga disebutkan dalam dakwaan turut bertanggung jawab sebagai pelaku peserta. Dalam pendapatnya jaksa menjelaskan tanggung jawab kepada Yusril tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab terdakwa.
Dalam surat dakwaan, Jaksa menyebutkan selain terdakwa, ada juga pelaku atau pelaku peserta antara lain Ali Amran Djanah, Yohanes Woworuntu, Hartono Tanoesoedibjo, dan Yusril Ihza Mahendra.
"Keempat orang selain terdakwa mempunyai kedudukan yang sama," kata Syahnan. Kedudukan yang sama maksud Syahnan terdapat dalam ajaran penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Delik melawan hukum dalam perkara ini terwujud karena ada perbuatan materiil kelima orang tersebut,'' kata dia.
Nikita Mirzani Beberkan Pemicu Kandasnya Jalinan Asmara Hingga Soal Kesetiaan
Nikita Mirzani bercerita mendapatkan kekerasan baik secara fisik maupun mental dari sang mantan kekasih.
