Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau akrab disapa Lulung, menegaskan Basuki Tjahaja Purnama tidak pantas jadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Sebab, pria yang akrab disapa Ahok itu kerap membuat pernyataan kontroversial dan pedas.
Demikian ungkap Haji Lulung yang ditemui di sela sidang paripurna Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Jumat malam, 31 Oktober 2014. Dia bahkan menyebut mantan Bupati Belitung Timur itu tidak memiliki etika budaya.
"Kalau menjadi pejabat publik lalu bicara sembarangan, apa bisa dijadikan contoh? Pejabat publik itu kan harus memberikan penjelasan kepada semua masyarakat, rakyat secara baik. Nah, ini Ahok kan sudah banyak catatan karena telah membuat masyarakat resah," ujar Haji Lulung.
Baca Juga :
Mengenali Tanda-Tanda Tantrum Tidak Normal pada Anak, Orang Tua Harus Merespons dengan Cermat
Dia menyebut salah satu kalimat Ahok yang berisi dia tidak akan mau menjadi budaknya DPRD.
"Yang namanya etika dan norma kan di masyarakat sudah dianggap sebagai budaya dan itu tertuang juga di dalam Undang-Undang," imbuh Lulung.
Dalam kesempatan itu, dia turut mengomentari surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang menyebut Ahok secara otomatis bisa menjadi Gubernur dan akan dilantik pertengahan November nanti.
"Soal surat dari Kemendagri itu salah. Seharusnya juga berisi rekomendasi dari pemerintah dan DPRD," kata dia.
Surat rekomendasi dari Kemendagri telah diterima oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo pada Rabu, 29 Oktober 2014. Dalam surat itu Ahok dipastikan secara otomatis menempati posisi Gubernur.
"Intinya mulus. Ahok otomatis tetap naik jadi Gubernur. Setelah saya mendapatkan surat ini, saya serahkan kepada wakil-wakil untuk dirapimkan. Saya pasti akan (selenggarakan paripurna untuk) lantik Ahok," kata Prasetyo.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Yang namanya etika dan norma kan di masyarakat sudah dianggap sebagai budaya dan itu tertuang juga di dalam Undang-Undang," imbuh Lulung.
