- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Sekertaris Kabinet Dipo Alam mengungkapkan bahwa Presiden susilo Bambang Yudhoyono belum menyetujui ratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention of Tobacco Control (FCTC). Maka, Dipo minta petani tembakau tidak perlu khawatir.
"Sejauh ini saya belum menerima perpres, jadi memang pada saat sekarang ratifikasi FCTC belum kami terima dari presiden. Tidak ada yang mengatakan bahwa sudah menyetujui ratifikasi FCTC itu, baik dari Kementerian Kesehatan atau dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Kami sedang menunggu," kata Dipo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 7 Maret 2014.
Menurut Dipo, presiden tidak akan gegabah meratifikasi FCTC itu sebab industri rokok kretek di Tanah Air sangat penting. Diketahui, cukai rokok kretek mencapai Rp 110 triliun dan total penerimaan negara dari pajak PPH serta pajak daerah bisa mencapai Rp 150 triliun.
"Jadi kita tidak akan gegabah untuk itu. Petani tembakau dan cengkeh sudah kami berikan kemampuan, bantuan teknis untuk ekonominya. Jadi industri ini memang sangat signifikan bagi Indonesia," kata dia.
Rokok Putih
Tetapi, menurut Dipo, jika dipertimbangkan dari segi kesehatannya, maka seharusnya rokok putih juga harus dilarang. Untuk itu, kata dia, petani tembakau dan cengkeh tidak perlu terburu-buru untuk khawatir dan melakukan demontrasi.
"Saya kira presiden tidak akan gegabah dalam ratifikasi. Akan dilihat semua aspek. Kepentingan ekonomi maupun sosial masyarakat saya kira," ujar dia.
Dipo mengungkapkan, pemerintah sangat mempertimbangkan kesejahteraan petani tembakau dan cengkeh yang jumlahnya cukup banyak.
"Petani tembakau berapa juta, petani cengkeh berapa juta, jadi enggak semudah itu bagi kita untuk cepat-cepat meratifikasi itu apalagi kalau itu kelihatan bisa menguntungkan rokok putih," kata Dipo. (ren)
