Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews
- Delegasi Indonesia, sebagai tuan rumah Pekan KTT APEC di Bali, dipastikan tidak bisa memasukkan komoditas andalan, yaitu minyak kelapa sawit (CPO) dan karet, dalam daftar produk yang bisa menikmati pemotongan bea impor di kawasan Asia Pasifik, seperti yang disepakati para anggota APEC. Namun, aspirasi ini akan tetap menjadi agenda bagi Indonesia untuk pertemuan tahun berikut.
Demikian ungkap Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional dari Kementerian Perdagangan RI, Imam Pambagyo, usai pertemuan tingkat pejabat senior APEC di Nusa Dua, Bali, 2 Oktober 2013. Dalam pertemuan itu Imam menjadi salah satu anggota delegasi Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Demikian ungkap Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional dari Kementerian Perdagangan RI, Imam Pambagyo, usai pertemuan tingkat pejabat senior APEC di Nusa Dua, Bali, 2 Oktober 2013. Dalam pertemuan itu Imam menjadi salah satu anggota delegasi Indonesia.
Baca Juga :
Prediksi Premier League: Fulham vs Liverpool
Disepakati pada KTT APEC di Vladivostok, Rusia, September 2012, para anggota menyepakati daftar 54 produk andalan mereka yang bisa menikmati pemotongan tarif impor sebesar hingga lima persen, yang akan berlaku 2015. Selama ini delegasi Indonesia mengupayakan agar CPO, karet, dan produk-produk sejenis bisa masuk dalam katagori yang dinamakan Enviromental Goods List itu.
Upaya Indonesia masih belum berhasil, walau tahun ini menjadi tuan rumah KTT APEC. Imam mengungkapkan mengapa agenda CPO ini sulit untuk disetujui oleh semua anggota APEC.
"Pada tahun ini kami juga menyampaikan aspirasi yang sama. Permasalahannya adalah APEC sifatnya tidak mengikat dan sebelumnya bukan forum untuk bernegosiasi. Apa yang dicapai pada KTT di Vladivostok tahun lalu sama sekali baru untuk semua anggota, karena untuk mencapai 54 produk tadi itu melalui proses negosiasi yang luar biasa dan melalui berbagai pertemuan," kata Imam.
Tahun lalu produk CPO dan karet mendapat keberatan dari beberapa anggota sehingga tidak bisa masuk dalam daftar. Menurut Imam, para anggota APEC pasti juga akan keberatan bila Indonesia tetap bersikeras memasukkan dua komoditas tersebut ke dalam daftar. Ini sama saja akan memulai proses negosiasi yang panjang dan tidak biasa di APEC.
"Mereka tidak menyatakan CPO kita tidak memenuhi kriteria enviromental goods list. Tapi kalau (agenda itu) dibuka lagi tahun ini, berarti semua anggota APEC ingin menambahkan lagi produk masing-masing [ke dalam daftar]. Berarti kita harus negosiasi lagi. Itu yang belum bisa disepakati oleh para anggota APEC tahun ini," kata Imam.
Kendati demikian, CPO dan karet tetap diperjuangkan oleh delegasi Indonesia di forum APEC berikut, namun dengan pendekatan yang berbeda. "Jadi CPO dan karet tetap dalam pikiran kami dengan mengusulkan suatu prakarsa berupa mempromosikan produk-produk yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu mendukung green growth [pertumbuhan yang ramah lingkungan], pengentasan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan," kata Imam
Menurut dia strategi baru itu lebih konseptual dan signifikan untuk Indonesia. Ini akan mulai digulirkan dan dan dikembangkan delegasi Indonesia di awal 2014.
"Saat itulah nanti kami akan memasukkan, tidak hanya CPO, karet, dan pulp, tapi juga produk-produk lain yang menurut kami cukup kompetitif dan bisa memberi sumbangan besar bagi pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan apresiasi atas masyarakat di pedesaan serta menjaga pelestarian atas sumber-sumber yang ada di sana," kata Imam. Proposal ini ditargetkan bisa terlaksana pada 2015.
Maka dia meminta publik tidak mengartikan bahwa perjuangan Indonesia di APEC gagal karena CPO tidak masuk daftar produk yang berhak terkena pemotongan bea impor, tapi masih ada agenda-agenda lain yang juga sangat penting bagi Indonesia. Jadi isu CPO itu hanya satu aspek saja, yang akhirnya akan dikembangkan ke gagasan yang lebih konseptual," kata dia. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Disepakati pada KTT APEC di Vladivostok, Rusia, September 2012, para anggota menyepakati daftar 54 produk andalan mereka yang bisa menikmati pemotongan tarif impor sebesar hingga lima persen, yang akan berlaku 2015. Selama ini delegasi Indonesia mengupayakan agar CPO, karet, dan produk-produk sejenis bisa masuk dalam katagori yang dinamakan Enviromental Goods List itu.
