- Antara/ Fachrozi Amri
VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkhawatirkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 mendatang bakal melorot lagi. Kecenderungan ini sudah terjadi pada Pemilu 2009.
"Pada 2009 lalu tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen, dikhawatirkan pada 2014 mendatang partisipasi pemilih bisa mencapai 60 persen," kata anggota KPU RI, Sigit Pamungkas, di Yogyakarta, Rabu, 25 September 2014.
Menurutnya untuk mengantisipasi menurunnya jumlah pemilih saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang, KPU akan membentuk jaringan relawan demokrasi di seluruh Indonesia.
"Relawan demokrasi akan mendekati lima segmen, yakni segmen pemilih perempuan, segmen pemilih pemula, segmen kelompok agama, segmen kelompok terpinggirkan, dan segmen penyandang disabilitas," katanya.
Lima segmen itu dinilai merupakan yang rentan menghadapi situasi tidak fair dalam proses pemilu.
"Dengan hadirnya relawan demokrasi ini, KPU ingin mencapai partisipasi pemilih 2014 sebanyak 80 persen. Meski demikian partisipasi ini tidak hanya sekadar kuantitas pemilih namun kualitas dengan tingkat melek pemilih yang tinggi," katanya.
Sigit mengatakan ada sekitar 10 ribu relawan demokrasi yang akan dikerahkan pada pemilu nanti. Dari jumlah itu, sebanyak 25 relawan akan bekerja di tiap-tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
"Mereka bergerak efektif selama empat bulan untuk mengorganisir masyarakat supaya paham teknis pemilu dan paham konsekuensi pilihan mereka," kata Sigit.
Tren menurunnya jumlah pemilih ini disinyalir Sigit karena warga merasa apatis dan tidak puas dengan kinerja partai-partai yang ada sekarang. "Ketidakpuasan masyarakat pada lembaga seperti partai politik jika diprosentasekan bisa mencapai 60 persen menurut survei yang ada," katanya.
Berdasarkan data KPU RI, pada Pemilu 2004, tingkat partisipasi pemilih mencapai 80 persen. Kondisi ini menurun dibanding pemilu sebelumnya yang sekitar 90 persen. (kd)
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
