Gerindra Dukung Harga BBM Naik, Tolak Bantuan Tunai

Hashim Djojohadikusumo berkampanye untuk Gerindra di Solo
Sumber :
  • Antara/ Andika Betha
VIVAnews
KPK Ungkap Masih Ada 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri Jokowi Belum Lapor LHKPN
– Partai Gerindra menolak rencana pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). BLSM yang dahulu disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu dikhawatirkan Gerindra jadi alat kepentingan politik penguasa.

Saham Berdividen, Pilihan Terbaik untuk Investor Konservatif

“Kami menolak BLSM karena kental muatan politik. Sekarang ini dekat dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jadi rawan dimanfaatkan,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 13 Juni 2013.
Generasi Muda Harus Cerdas Finansial Dalam Menabung dan Kelola Keuangan


Adik kandung Prabowo Subianto ini melihat BLSM rentan secara politik maupun sosial ekonomi. “Sistem bantuan tunai yang diberikan pemerintah selalu tidak jelas. Dulu BLT tidak berjalan baik dan malah rusuh di beberapa daerah. BLSM juga tidak jelas dan rawan hal yang sama,” kata Hashim.


Bagi Gerindra, BLSM tidak punya konsep yang jelas dalam pendistribusian dan manajemennya. “Kami setuju kenaikan BBM karena subsidi sudah terlalu besar. Alokasi subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk program masyarakat lain, terutama infrastruktur. Tapi kami menolak BLSM karena rawan kepentingan dan jadi sumber masalah,” ujar Hashim.


Sebelumnya dalam pertemuan antara Wakil Presiden Boediono dengan para pimpinan fraksi dan partai politik koalisi pemerintah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan BLSM akan diserahkan selama empat atau lima bulan sejak harga BBM bersubsidi ditetapkan naik. “Besarnya Rp2,25 triliun per bulan,” kata dia.


Sebelumnya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan BLSM akan diserahkan pemerintah secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pemberiannya pun dapat diawasi bersama. Teknis penyaluran BLSM dilakukan lewat tiga kementerian.


Data penerima BLSM kini sudah diperbaiki Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipertajam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jumlah penerima BLSM sekitar 15,5 juta rumah tangga sederhana (RTS) atau ekuivalen dengan 62-65 juta jiwa, atau sekitar 25-30 persen penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah. Para penerima BLSM ini merupakan warga miskin dengan penghasilan antara US$1-2 atau sekitar Rp10 ribu per hari. (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya