Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan para hakim konstitusi bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, 4 Juni 2013. Sejumlah hal dibahas bersama, salah satunya terkait anggaran Mahkamah Konstitusi.
Akil mengatakan anggaran operasional MK sangat minim, apalagi sebentar lagi Pemilu 2014 akan dihelat. Ia khawatir kekurangan anggaran ini dapat menurunkan kualitas kinerja lembaganya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Erick Thohir: Arahan Saya ke BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Terukur, dan Sesuai Kebutuhan
Akil mengatakan anggaran operasional MK sangat minim, apalagi sebentar lagi Pemilu 2014 akan dihelat. Ia khawatir kekurangan anggaran ini dapat menurunkan kualitas kinerja lembaganya.
"Anggaran kami tahun lalu Rp270 miliar, dipotong sama DPR gara-gara mereka marah, jadi Rp190 miliar. Itu berjalan sekarang. Dipotong lagi Rp20 miliar, tinggal Rp170 miliar. Sekarang ada program penghematan jadi dipotong lagi sekitar Rp8 miliar," tutur Akil.
Kondisi anggaran MK digambarkan Akil cukup memprihatinkan. Menurutnya, dengan jumlah tersebut, MK harus berusaha luar biasa untuk melakukan penghematan. "Kalau bisa sampai Oktober, bagus. Jadi November-Desember
ngutang
dulu, dibayarnya pakai APBN tahun depan," ucapnya.
Bahkan, kata Akil, banyak kegiatan non-sidang yang terpaksa tak dilaksanakan, salah satunya sosialisasi jelang Pemilu.
"Tahun ini kan misalnya kita harusnya ada temu wicara dengan partai-partai politik peserta pemilu, memberi pengertian tentang konstitusi dan sistem beracara di mahkamah, ini semuanya hilang."
Padahal, sosialisasi jelang Pemilu merupakan agenda yang sangat penting. Sebab, masih banyak calon legislatif dari sejumlah parpol tidak mengerti aturan beracara di MK. "Makanya saya bilang ke DPR waktu konsultasi, ini nanti sengketa-sengketa di MK ini gara-gara bapak-bapak juga."
Bukan hanya itu, Pusdik Pancasila milik MK yang baru dibangun di Cisarua, Jawa Barat pun terpaksa didiamkan kosong tanpa perabot. karena anggarannya tak ada.
Meski begitu, penghematan dipastikan tidak menghambat jalannya sejumlah persidangan di MK. Namun, ia tak menampik dalam satu bulan maksimal hanya 23 perkara yang bisa diputus, karena disesuaikan dengan anggaran yang ada.
"Oleh karena itu, karena tahun depan ada Pileg dan Pilpres, kami minta anggaran tambahan, sekitar Rp47 miliaran lah," kata dia.
Pekan ini, MK juga akan membahas masalah anggaran ini dengan DPR. Ia berharap ada dukungan dari pihak eksekutif terkait persoalan ini.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Anggaran kami tahun lalu Rp270 miliar, dipotong sama DPR gara-gara mereka marah, jadi Rp190 miliar. Itu berjalan sekarang. Dipotong lagi Rp20 miliar, tinggal Rp170 miliar. Sekarang ada program penghematan jadi dipotong lagi sekitar Rp8 miliar," tutur Akil.
