- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyarankan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi. Ramadhan menyatakan PKS sebagai partai anggota koalisi telah melakukan pembangkangan kepada pemerintah.
"Suara kader partai seluruh Indonesia, mempertanyakan sikap PKS dan menyatakan kekecewaannya pada langkah PKS. Mereka mempertanyakan ngapain ada di koalisi pemerintahan, kalau melakukan pembangkangan," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 31 Maret 2012.
Ramadhan mengaku sudah mencium gelagat sikap PKS yang mendua. Namun demikian, karena tidak mau mengganggu suasana sidang paripurna, dia enggan berbicara soal kemungkinan partai tersebut berbeda pandangan dengan Demokrat dan partai koalisi lainnya. "PKS punya irama sendiri, sebelumnya saya berprasangka positif, tapi ending berakhir dengan keperihan," ujarnya.
Dia menegaskan pilihan PKS berbeda dengan ketika sidang paripurna DPR membahas soal kasus Bank Century. Dia mengatakan kenaikan harga BBM adalah kebijakan pemerintah, dan kemauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung untuk mencegah semakin memburuk kondisi ekonomi nasional.
"Kader PKS tidak mengerti, dan tidak mau tahu tentang perkembangan minyak dunia. Kami anggota koalisi tidak mungkin menendang, politik kedewasaan, silakan ambil sikap sendiri (keluar koalisi)," katanya.
Tidak hanya sampai di sana, Ramadhan juga mempertanyakan kehadiran tiga menteri asal PKS dalam pemerintahan SBY saat ini. Dia melihat sikap PKS sudah mengacaukan logika pemerintahan.
"Tiga menteri PKS dalam pemerintahan, menurut saya, dia oke. Tifatul sangat tekun, Mensos membantu pemerintah SBY, Menteri Pertanian kemampuan luar biasa. Tapi, dengan fakta semalam, tiga menteri itu kini serba salah, sudah gerah di sana," katanya. (art)
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Itu Keputusan Sendiri bukan Kolektif Kolegial
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa laporan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada Anggota Dewas KPK, Albertina Ho ke Dewas KPK itu merupakan keputusa
