VIVAnews - Pemimpin Libya, Moammar Khadafi, tewas di tangan pasukan Dewan Transisi Nasional (NTC) kemarin, Kamis 20 Oktober 2011. Sementara pemerintahan baru belum terbentuk, NTC menjadi rezim penguasa baru di masa-masa transisi.
Negara-negara anggota Liga Arab, Uni Eropa, Uni Afrika, dan PBB mengakui NTC sebagai rezim penguasa Libya yang sah. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, mengatakan pengakuan atas rezim berkuasa bukan prinsip hubungan internasional yang dianut RI.
"Indonesia dalam praktik kenegaraannya tidak mengakui rezim pemerintahan, tapi mengakui negara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kepada VIVAnews, Jumat 21 Oktober.
Pergantian rezim pemerintahan, kata Tene, adalah hal yang biasa dan sering terjadi di beberapa negara. Sedangkan negara adalah institusi landasan rezim tersebut dalam memerintah. Indonesia, lanjut Tene, tidak mempermasalahkan siapapun rezim yang berkuasa, karena kerja sama akan tetap dilakukan.
"Dalam praktik, tentunya berurusan dengan pemerintahan yang berkuasa. Selama terjadi kekerasan di Libya, hubungan kedua negara tetap berlangsung," kata Tene.
Mengenai situasi terbaru di Libya, Tene mengatakan pemerintah Indonesia berharap berbagai tindakan kekerasan di Libya berhenti dan proses politik dapat terus bergulir. Sejak kekerasan di Libya terjadi, pemerintah Indonesia telah bersikap dan konsisten terhadap tiga hal.
"Pertama, tindak kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kedua, menekankan pentingnya perlindungan sipil, kita imbau agar pihak di Libya melindungi masyarakat sipil. Ketiga, permasalahan di Libya diselesaikan melalui jalan dialog politik," kata Tene. (umi)
Cara Hapus Jejak Digital, Cocok buat yang Suka Buka Situs Berbahaya
Di era digital ini, hampir setiap aspek kehidupan kita terhubung dengan internet. Dari mencari informasi hingga berkomunikasi, kita meninggalkan jejak digital di berbagai
