- HKBP.or.id
VIVAnews - Koordinator Program Wahid Institute, Rumadi, menilai aturan pemerintah terkait pembangunan rumah ibadah di Indonesia tidak memenuhi sense of minority.
"Yang punya aturan (pemerintah) enggak punya sense of minority," ujar Rumadi saat dihubungi via telepon, Minggu, 19 September 2010. Hal ini terkait dengan syarat mendirikan rumah ibadah harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan minimal 60 orang warga lingkungan di sekitar lokasi.
Menurutnya, hal inilah yang menyulitkan para pemeluk agama minoritas saat hendak mendirikan tempat ibadah di wilayah yang didominasi pemeluk agama lain.
"Selama ini kan aturan ini dibuat sama. Misalnya orang Islam yang hendak membangun masjid di Manado persyaratannya disamakan dengan pembangunan masjid di pulau Jawa. Padahal kesulitan untuk pemenuhan persyaratannya di setiap daerah berbeda," ujar Rumadi.
Oleh karena itu, Rumadi menganggap pemerintah perlu meninjau kembali mengenai aturan atau syarat pembangunan rumah ibadah.
"Oleh karena itu menurut saya, aturan itu perlu ditinjau kembali. Bukan hanya sekedar dikurangi. Karena seandainya dikurangi 20 persetujuan pun, juga bukan pekerjaan yang mudah saat kaum minoritas hendak membangun tempat ibadah di daerah yang didominasi agama lain," ujar Rumadi.
Rumadi berharap kasus yang dialami jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Kota Bekasi, tidak terulang lagi di masa depan. Di mana lokasi rumah di Pondok Indah Timur yang mereka jadikan tempat kegiatan beragama mendapat intimidasi.
Karena tidak nyaman dengan keadaan itu, kemudian membeli tanah dan pindah di Kampung Ciketing Asem untuk menjalankan ibadah di sana. Tetapi, kemudian kehadiran tempat ibadah yang baru itu ditentang warga lagi. (sj)
Pemain Chelsea Rebutan Penalti, Mauricio Pochettino: Ini Seperti Anak Kecil Memalukan
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino mengkritik sejumlah pemainnya usai rebutan penalti saat menghadapi Everton.
